Akibat Tiket Mahal, Penumpang Penerbangan Domestik Mengalami Penurunan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan jumlah penumpang pesawat untuk penerbangan domestik mengalami penurunan akibat tiket pesawat yang masih mahal.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jumlah penumpang penerbangan domestik pada Maret tahun ini berjumlah 6,03 juta orang.
Dia menyatakan secara month to month, jumlah ini meningkat 7,18 persen dari Februari yang berjumlah 5,63 juta orang karena jumlah hari pada bulan Maret lebih banyak dari Februari.
“Namun, jumlah penumpang ini di bawah jumlah tahun 2018 dan 2017,” jelas Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Dia mengungkapkan jumlah penumpang penerbangan domestik pada Maret tahun lalu sebanyak 7,73 juta sehingga jumlah penumpang pada Maret tahun ini berkurang 21,94 persen year on year.
Begitu pun juga dengan jumlah penumpang pesawat penerbangan domestik pada Maret 2017 masih lebih banyak dari tahun ini dengan jumlah 6,93 juta penumpang.
Suhariyanto mengatakan sejak Januari hingga Maret tahun ini jumlah penumpang pesawat penerbangan domestik selalu di bawah 2017 dan 2018.
Secara total tiga bulan pertama tahun ini, jumlah penumpang pesawat tujuan domestik sebanyak 18,32 juta penumpang.
Sementara pada tiga bulan pertama 2018 jumlah penumpang pesawat rute domestik sebanyak 22,25 juta serta pada tiga bulan pertama 2017 sebanyak 20,24 juta penumpang.
“Yang perlu dicermati adalah turunnya penumpang udara rute domestik yang bisa pengaruhi sektor transportasi pada pertumbuhan ekonomi,” jelas Suhariyanto.
Dia menjelaskan kenaikan tiket pesawat rute domestik menyumbang inflasi pada April tahun ini sebesar 0,03 persen.
Suhariyanto menambahkan berdasarkan 82 kota yang disurvei untuk Indeks Harga Konsumen, kenaikan tiket pesawat rute domestik terjadi di 39 kota yang disurvei.
Menhub Akan Konsultasi ke KPPU
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kewenangannya untuk menurunkan tarif batas atas harga tiket pesawat. 

Hal tersebut dilakukan guna merespons keluhan masyarakat terkait mahalnya tarif tiket pesawat beberapa bulan terakhir. 

"Kami akan berkonsultasi dengan KPPU, apakah kami berwenang mengevaluasi tarif batas atas," ujar Budi Karya di Jakarta, Kamis (2/5).

Budi tak menyebut kapan pastinya konsultasi akan dilakukan pihaknya. "Konsultasi tentu kalau mereka sudah ada waktu," ungkap dia. 

Ia mengaku sebenarnya kewenangannya dalam menentukan harga tiket pesawat sudah cukup sebatas mengatur tarif batas atas dan batas bawah dan tak memiliki kewenangan untuk mengatur lebih jauh. 

"Sudah cukup saya menentukan tarif batas atas dan bawah. Tidak ada regulator di negara mana pun yang mengatur tarif," terang dia. 

Ia pun mengaku kehabisan opsi untuk mengakomodasi keluhan masyarakat terkait harga tiket pesawat. "Pengaturan subprice tidak bisa dilakukan. Maka pengaturan batas atas ini yang saya akan konsultasi," terang dia. 

Alternatif lain, menurut Budi, pihaknya akan meminta Kementerian BUMN untuk mengevaluasi harga tiket pesawat pada grup maskapai PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. 

"Bagaimana pun Garuda ini kan price leader. Makanya, Kementerian BUMN yang akan minta Garuda evaluasi harga atau saya konsultasi dengan KPPU," jelas dia.***



Previous Post Next Post