Sesudah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait gugatan hasil Pilpres 2019, salah satu wacana yang berkembang adalah membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional.
Gagasan ini dilontarkan oleh mantan penasehat KPK yang juga kordinator lapangan Gerakan Nasional Kedalatan Rakyat, Abdullah Hehamahua.
Sebagaimana dikutip dari berbagai media, Hehamahua menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan sistem penghitungan atau Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) ke Mahakamah Internastional.
Hehamahua menyatakan pelaporan ini dilakukan karena Mahkamah Internasional bisa melakukan audit forensik terhadap IT KPU untuk melihat bagaimana kecurangan-kecurangan Situng.
Mahkamah Internasional
BBC News Indonesia bertanya kepada ahli hukum internasional di Chatham House, London, Agantaranansa Juanda, mengenai kemungkinan sengketa pemilu dibawa ke Mahkamah Internasional.
Menurut Agantaranansa, yang biasa dipanggil Agan, jika yang dimaksud Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ, maka hal itu tak bisa dilakukan.
Ini disebabkan karena ICJ hanya punya dua yuridiksi atau kewenangan hukum.
Pertama, untuk memutus sengketa antarnegara, dengan kata lain pemohon harus bertindak atas pemerintah suata negara, dan kedua nasihat hukum terhadap organisasi internasional atau organ-organ PBB.
Pemilu adalah urusan internal satu negara dan tidak bersifat lintas batas sehingga tidak bisa dibawa ke mahkamah internasional.
"Sifat sengketa itu harus lintas negara atau cross border, seperti misalnya sengketa Sipadan-Ligitan karena terkait klaim teritori sah antara Indonesia dengan Malaysia. Sengketa pemilu itu masalah internal satu negara, maka tidak bisa dibawa ke ICJ," kata Agan.
Mahkamah yang bersidang di Den Haag, Belanda ini beranggotakan 15 hakim yang menjabat selama sembilan tahun dan dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.
ICJ hanya menerima perkara-perkara yang bersifat lintas negara, dan itu pun pengajuan perkara ke Mahkamah ini pun harus disepakati oleh kedua negara yang bersengketa.
Mahkamah Pidana Internasional
Pemilihan umum merupakan proses internal suatu negara, dan tidak bersifat lintas negara.
"Internasionalisasinya mungkin saja, seperti yang pernah terjadi dengan pemilu di Kenya, tapi itu konteksnya kekerasan yang terjadi sesudah pemilu, maka kasusnya adalah kejahatan internasional dan yurisdiksinya ada di ICC atau International Criminal Court," kata Agan.
Sengketa pemilu di Indonesia juga tidak bisa dibawa ke ICC atau Mahkamah Pidana Internasional, kata Agan, terutama karena Indonesia bukan merupakan anggota ICC.
"Walaupun sebenarnya akan lebih baik kalau Indonesia untuk menjadi anggota ICC untuk alasan kemanusian," kata Agan.
'Keliru pikir'
ICC sendiri merupakan lembaga pengadilan internasional yang mengadili kejahatan kemanusiaan, atau yang disebut di Indonesia sebagai pelanggaran HAM berat.
Menurut pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, ada empat perkara yang bisa diajukan ke ICC yaitu kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan kejahatan perang agresi.
"Sekalipun yang diadili adalah di ICC adalah individu, tetapi individu ini harus merupakan pelaku kejahatan internasional," kata Hikmahanto.
Menurut kedua pakar hukum ini, ada masalah "kekeliruan berpikir" bahwa mahkamah internasional merupakan upaya hukum lanjutan dari proses hukum di MK atau pun di MA.
"Pemahaman masyarakat akan hukum internasional masih minim sekali. Lalu ini menjadi bola salju karena orang-orang yang dianggap publik sebagai tokoh atau panutan juga mengajak untuk salah berpikir," kata Agan.
Wacana ini berembus tak lama setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan menolak semua gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, 27 Juni lalu. Salah satu yang mengembuskan wacana itu adalah bekas penasehat KPK, Abdullah Hehamahua saat berorasi dalam aksi unjuk rasa kemarin.
Yusril menjelaskan Mahkamah Internasional tidak memiliki wewenang untuk mengurusi gugatan perselisihan hasil pemilu dalam suatu negara.
"Apakah bisa dibawa ke sidang Mahkamah Internasional? Kalau bisa dibawa ke sana tak bisa karena bukan yurisdiksi dari Mahkamah Internasional. Tapi kalau tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mau diadili di Kepaniteraan Pengadilan Internasional (ICJ), ya silakan," kata Yusril di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (28/6).
Yusril menjelaskan ada dua jenis Mahkamah Internasional. Pertama adalah Mahkamah Internasional yang bernama ICJ di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
ICJ, kata Yusril, merupakan otoritas penegakan hukum yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara.
"Mahkamah itu mengadili sengketa antarnegara, baik negara itu anggota PBB maupun negara bukan anggota PBB, ia juga mengadili sengketa badan-badan internasional," kata Yusril.
Yusril menceritakan tentang pemerintah Indonesia tentang ICJ dengan Malaysia terkait Pulau Sipandan dan Pulau Ligitan pada tahun 2002 lalu.
Kala itu, Pemerintah Indonesia membawa gugatan ke ICJ agar kedua pulau itu masuk dalam teritorial negara mana pun.
"Jadi jika dari segi ICJ itu tidak mungkin [melaporkan sengketa pilpres]. Itu bukan jurisdiksi dari ICJ," tambah Yusril.
Selain ICJ, peradilan internasional yang lain adalah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau Pengadilan Kejahatan Internasionalyang dibentuk pada tahun 1998 yang lalu melalui Statuta Roma.
ICC, kata Yusril, hanya memutus untuk mengadili tindak pidana demi memutus rantai kekebalan hukum di suatu negara.
Yusril menyatakan ICC hanya menentang untuk menindaklanjuti jenis tindak perlawanan yang menjadi perhatian internasional. Mereka adalah genosida, kejahatan terhadap kejahatan, kejahatan perang, kejahatan Agresi.
"Misalnya, pernah terjadi ledakan massal seperti yang pernah terjadi di Yugoslavia dan Rwanda," kata dia. *** cnn/bbc
Gagasan ini dilontarkan oleh mantan penasehat KPK yang juga kordinator lapangan Gerakan Nasional Kedalatan Rakyat, Abdullah Hehamahua.
Sebagaimana dikutip dari berbagai media, Hehamahua menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan sistem penghitungan atau Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) ke Mahakamah Internastional.
Hehamahua menyatakan pelaporan ini dilakukan karena Mahkamah Internasional bisa melakukan audit forensik terhadap IT KPU untuk melihat bagaimana kecurangan-kecurangan Situng.
Mahkamah Internasional
BBC News Indonesia bertanya kepada ahli hukum internasional di Chatham House, London, Agantaranansa Juanda, mengenai kemungkinan sengketa pemilu dibawa ke Mahkamah Internasional.
Menurut Agantaranansa, yang biasa dipanggil Agan, jika yang dimaksud Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ, maka hal itu tak bisa dilakukan.
Ini disebabkan karena ICJ hanya punya dua yuridiksi atau kewenangan hukum.
Pertama, untuk memutus sengketa antarnegara, dengan kata lain pemohon harus bertindak atas pemerintah suata negara, dan kedua nasihat hukum terhadap organisasi internasional atau organ-organ PBB.
Pemilu adalah urusan internal satu negara dan tidak bersifat lintas batas sehingga tidak bisa dibawa ke mahkamah internasional.
"Sifat sengketa itu harus lintas negara atau cross border, seperti misalnya sengketa Sipadan-Ligitan karena terkait klaim teritori sah antara Indonesia dengan Malaysia. Sengketa pemilu itu masalah internal satu negara, maka tidak bisa dibawa ke ICJ," kata Agan.
Mahkamah yang bersidang di Den Haag, Belanda ini beranggotakan 15 hakim yang menjabat selama sembilan tahun dan dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.
ICJ hanya menerima perkara-perkara yang bersifat lintas negara, dan itu pun pengajuan perkara ke Mahkamah ini pun harus disepakati oleh kedua negara yang bersengketa.
Mahkamah Pidana Internasional
Pemilihan umum merupakan proses internal suatu negara, dan tidak bersifat lintas negara.
"Internasionalisasinya mungkin saja, seperti yang pernah terjadi dengan pemilu di Kenya, tapi itu konteksnya kekerasan yang terjadi sesudah pemilu, maka kasusnya adalah kejahatan internasional dan yurisdiksinya ada di ICC atau International Criminal Court," kata Agan.
Sengketa pemilu di Indonesia juga tidak bisa dibawa ke ICC atau Mahkamah Pidana Internasional, kata Agan, terutama karena Indonesia bukan merupakan anggota ICC.
"Walaupun sebenarnya akan lebih baik kalau Indonesia untuk menjadi anggota ICC untuk alasan kemanusian," kata Agan.
'Keliru pikir'
ICC sendiri merupakan lembaga pengadilan internasional yang mengadili kejahatan kemanusiaan, atau yang disebut di Indonesia sebagai pelanggaran HAM berat.
Menurut pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, ada empat perkara yang bisa diajukan ke ICC yaitu kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan kejahatan perang agresi.
"Sekalipun yang diadili adalah di ICC adalah individu, tetapi individu ini harus merupakan pelaku kejahatan internasional," kata Hikmahanto.
Menurut kedua pakar hukum ini, ada masalah "kekeliruan berpikir" bahwa mahkamah internasional merupakan upaya hukum lanjutan dari proses hukum di MK atau pun di MA.
"Pemahaman masyarakat akan hukum internasional masih minim sekali. Lalu ini menjadi bola salju karena orang-orang yang dianggap publik sebagai tokoh atau panutan juga mengajak untuk salah berpikir," kata Agan.
Yusril: Pilpres Bukan Yurisdiksi Mahkamah Internasional
Senada dengan itu Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengkritik wacana membawa sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Internasional.
Wacana ini berembus tak lama setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan menolak semua gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, 27 Juni lalu. Salah satu yang mengembuskan wacana itu adalah bekas penasehat KPK, Abdullah Hehamahua saat berorasi dalam aksi unjuk rasa kemarin.
Yusril menjelaskan Mahkamah Internasional tidak memiliki wewenang untuk mengurusi gugatan perselisihan hasil pemilu dalam suatu negara.
"Apakah bisa dibawa ke sidang Mahkamah Internasional? Kalau bisa dibawa ke sana tak bisa karena bukan yurisdiksi dari Mahkamah Internasional. Tapi kalau tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mau diadili di Kepaniteraan Pengadilan Internasional (ICJ), ya silakan," kata Yusril di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (28/6).
Yusril menjelaskan ada dua jenis Mahkamah Internasional. Pertama adalah Mahkamah Internasional yang bernama ICJ di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
ICJ, kata Yusril, merupakan otoritas penegakan hukum yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara.
"Mahkamah itu mengadili sengketa antarnegara, baik negara itu anggota PBB maupun negara bukan anggota PBB, ia juga mengadili sengketa badan-badan internasional," kata Yusril.
Yusril menceritakan tentang pemerintah Indonesia tentang ICJ dengan Malaysia terkait Pulau Sipandan dan Pulau Ligitan pada tahun 2002 lalu.
Kala itu, Pemerintah Indonesia membawa gugatan ke ICJ agar kedua pulau itu masuk dalam teritorial negara mana pun.
"Jadi jika dari segi ICJ itu tidak mungkin [melaporkan sengketa pilpres]. Itu bukan jurisdiksi dari ICJ," tambah Yusril.
Selain ICJ, peradilan internasional yang lain adalah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau Pengadilan Kejahatan Internasionalyang dibentuk pada tahun 1998 yang lalu melalui Statuta Roma.
ICC, kata Yusril, hanya memutus untuk mengadili tindak pidana demi memutus rantai kekebalan hukum di suatu negara.
Yusril menyatakan ICC hanya menentang untuk menindaklanjuti jenis tindak perlawanan yang menjadi perhatian internasional. Mereka adalah genosida, kejahatan terhadap kejahatan, kejahatan perang, kejahatan Agresi.
"Misalnya, pernah terjadi ledakan massal seperti yang pernah terjadi di Yugoslavia dan Rwanda," kata dia. *** cnn/bbc
Tags:
Pemilu 2019