Setiap proses pembelian rumah secara tunai selalu melalui tahap pengurusan Akta Jual Beli (AJB). Akta jual beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris nantinya akan digunakan untuk pengurusan peralihan sertifikat dari pemilik lama ke pemilik baru. AJB ini merupakan bukti sah secara hukum bahwa Anda sudah membeli tanah atau bangunan dari pihak penjual secara lunas.
Fungsi AJB juga penting bagi Anda saat memproses surat peralihan dari pemilik lama properti tersebut. Kantor Pertanahan selaku pihak yang menerbitkan sertifikat akan meminta AJB sebagai syarat saat pendaftaran.
Berkas yang harus disiapkan
A. Jika Properti Sudah Bersertifikat
Penjual:
Pembeli:
B. Jika Properti Belum Bersertifikat
Penjual:
Pembeli:
Prosedur Penandatangan
Untuk penandatanganan Akta jual beli dibutuhkan adanya dua pihak yang terkait, yaitu pembeli dan penjual. Namun, masing-masing harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan.
Pihak penjual yang mempunyai wewenang untuk menjual properti adalah pasangan suami istri, ahli waris (harus ada persetujuan dari semua pemegang ahli waris), mereka yang berusia lebih dari 17 tahun, atau pihak yang diberi kuasa.
Jika penjual statusnya telah menikah, maka penandatanganan akta jual beli wajib melampirkan surat persetujuan. Pasalnya, dalam perkawinan umumnya terdapat harta yang tergabung dari suami-istri, termasuk hak atas tanah.
Jika suami atau istri penjual telah meninggal dunia, maka harus ada Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan. Anak-anak dari pernikahan hadir dalam pertemuan tersebut sebagai ahli waris.
Dalam akta jual beli, anak-anak tersebut harus memberikan persetujuan sebagai ahli waris, menggantikan persetujuan dari suami atau istri yang meninggal.
Jika pemilik properti adalah sebuah perusahaan, maka pihak penjual yang berwenang adalah direksi perusahaan tersebut.
Pembeli juga dibatasi dalam melakukan pembelian tanah. Jika mengatasnamakan perusahaan, maka Anda tidak boleh membeli tanah dengan sertifikat hak milik. Hal yang sama berlaku untuk warga negara asing.
Penandatanganan AJB wajib dilakukan di hadapan PPAT, dan biasanya disaksikan oleh dua orang saksi yang juga turut menandatangani AJB. Saksi boleh berasal dari kantor PPAT tersebut
Akta jual beli yang telah ditandatangani selanjutnya akan dibawa ke Kantor Pertanahan oleh PPAT, untuk mengurus balik nama sertifikat. Proses ini biasanya memakan waktu satu hingga tiga bulan lamanya.
Soal anggaran, selain harga jual-beli tanah, biaya lain yang perlu dikeluarkan oleh penjual maupun pembeli adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pajak Penghasilan wajib dibayar oleh penjual sebesar lima persen dari harga tanah, sedangkan pembeli wajib membayar BPHTB sebesar lima persen setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
Biaya lain adalah jasa PPAT. Biasanya biaya ini ditanggung penjual bersama pembeli. Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961, biaya jasa PPAT dalam pembuatan akta jual beli adalah 0,5 persen dari total transaksi.
Misalnya, jika transaksi harga penjualan properti adalah Rp700.000.000, maka ongkos jasa PPAT adalah Rp3.500.000.
Namun pada kenyataannya, angka tersebut tidak dipakai. Angka yang umum digunakan oleh PPAT sebagai tarif jasa mengurus akta jual beli adalah satu persen dari total transaksi.
Perlu diingat, biaya itu hanya sebatas pembuatan AJB saja. Belum termasuk biaya jasa pengecekan dan proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan.
Mengurus Jual Beli Tanah Girik
Lantas, bagaimana jika tanah tersebut masih berstatus girik? Tanah girik merupakan jenis tanah milik adat yang belum didaftarkan konversi haknya ke negara melalui Kantor Pertanahan.
Bukti girik bukan berarti tanah itu resmi secara hukum dimiliki, tapi sekadar bukti bahwa tanah tersebut dikuasai dan dibayarkan pajaknya oleh si pemilik girik.
Tanah girik banyak terdapat di daerah terpencil, di mana masyarakat tidak terlalu membutuhkan sertifikat atas tanah mereka.
Semua tanah yang belum sertifikat, termasuk tanah girik, perlu didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria. Untuk mengurusnya, Anda harus ke dua tempat.
1. Mengurus ke Kelurahan
Tempat pertama yaitu kelurahan tempat tanah itu berada. Di sini, Anda meminta Surat Keterangan Tidak Sengketa dari lurah atau kepala desa setempat. Dalam surat tersebut tercantum tandatangan saksi-saksi yang dapat dipercaya.
Masih di kelurahan, Anda harus mengurus Surat Keterangan Riwayat Tanah. Fungsinya untuk mengetahui riwayat penguasaan tanah sejak pencatatan di kelurahan sampai sekarang.
Ada satu surat lagi yang perlu diurus sebelum meninggalkan kelurahan, yakni Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik. Dalam surat ini tercantum sejak kapan waktu perolehan penguasaan tanah tersebut.
Dalam surat tersebut tercantum cara perolehan tanah, misalnya akta jual beli atau cara lain. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh lurah atau kepala desa.
2. Kantor Pertanahan
Lampirkan dokumen yang diurus di kelurahan plus fotokopi KTP dan KK pemohon, fotokopi PBB tahun berjalan dan dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang.
Pengukuran dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan. Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau kuasanya.
Data yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan di kantor kelurahan dan BPN selama enam puluh hari. Tujuannya untuk menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari pihak lain.
Tanah dengan dasar girik ini akan langsung terbit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
BPHTB dibayarkan sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan. Jumlahnya tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah. BPHTB juga bisa dibayarkan pada saat Surat Ukur selesai.
SK Hak kemudian dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikat pada subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI).
Lama waktu penerbitan sertifikat berbeda-beda, tergantung dari lokasi dan faktor lainnya. Namun sebagai gambaran, umumnya sertifikat bisa diambil setelah enam bulan.
Source : rumah.com
Fungsi AJB juga penting bagi Anda saat memproses surat peralihan dari pemilik lama properti tersebut. Kantor Pertanahan selaku pihak yang menerbitkan sertifikat akan meminta AJB sebagai syarat saat pendaftaran.
Berkas yang harus disiapkan
A. Jika Properti Sudah Bersertifikat
Penjual:
- Salinan Kartu Tanda Penduduk (suami/istri)
- Salinan Kartu Keluarga (KK)
- Sertifikat tanah
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pembeli:
- Salinan Kartu Tanda Penduduk (suami/istri)
- Salinan Kartu Keluarga (KK)
- Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
B. Jika Properti Belum Bersertifikat
Penjual:
- Salinan Kartu Tanda Penduduk (suami/istri)
- Salinan Kartu Keluarga (KK)
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
- Surat bukti hak atas tanah
- Keterangan dari Kepala Desa atau Camat
- Surat tanda terima setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pembeli:
- Salinan Kartu Tanda Penduduk (suami/istri)
- Salinan Kartu Keluarga (KK)
- Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Prosedur Penandatangan
Untuk penandatanganan Akta jual beli dibutuhkan adanya dua pihak yang terkait, yaitu pembeli dan penjual. Namun, masing-masing harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan.
Pihak penjual yang mempunyai wewenang untuk menjual properti adalah pasangan suami istri, ahli waris (harus ada persetujuan dari semua pemegang ahli waris), mereka yang berusia lebih dari 17 tahun, atau pihak yang diberi kuasa.
Jika penjual statusnya telah menikah, maka penandatanganan akta jual beli wajib melampirkan surat persetujuan. Pasalnya, dalam perkawinan umumnya terdapat harta yang tergabung dari suami-istri, termasuk hak atas tanah.
Jika suami atau istri penjual telah meninggal dunia, maka harus ada Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan. Anak-anak dari pernikahan hadir dalam pertemuan tersebut sebagai ahli waris.
Dalam akta jual beli, anak-anak tersebut harus memberikan persetujuan sebagai ahli waris, menggantikan persetujuan dari suami atau istri yang meninggal.
Jika pemilik properti adalah sebuah perusahaan, maka pihak penjual yang berwenang adalah direksi perusahaan tersebut.
Pembeli juga dibatasi dalam melakukan pembelian tanah. Jika mengatasnamakan perusahaan, maka Anda tidak boleh membeli tanah dengan sertifikat hak milik. Hal yang sama berlaku untuk warga negara asing.
Penandatanganan AJB wajib dilakukan di hadapan PPAT, dan biasanya disaksikan oleh dua orang saksi yang juga turut menandatangani AJB. Saksi boleh berasal dari kantor PPAT tersebut
Akta jual beli yang telah ditandatangani selanjutnya akan dibawa ke Kantor Pertanahan oleh PPAT, untuk mengurus balik nama sertifikat. Proses ini biasanya memakan waktu satu hingga tiga bulan lamanya.
Soal anggaran, selain harga jual-beli tanah, biaya lain yang perlu dikeluarkan oleh penjual maupun pembeli adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pajak Penghasilan wajib dibayar oleh penjual sebesar lima persen dari harga tanah, sedangkan pembeli wajib membayar BPHTB sebesar lima persen setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
Biaya lain adalah jasa PPAT. Biasanya biaya ini ditanggung penjual bersama pembeli. Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961, biaya jasa PPAT dalam pembuatan akta jual beli adalah 0,5 persen dari total transaksi.
Misalnya, jika transaksi harga penjualan properti adalah Rp700.000.000, maka ongkos jasa PPAT adalah Rp3.500.000.
Namun pada kenyataannya, angka tersebut tidak dipakai. Angka yang umum digunakan oleh PPAT sebagai tarif jasa mengurus akta jual beli adalah satu persen dari total transaksi.
Perlu diingat, biaya itu hanya sebatas pembuatan AJB saja. Belum termasuk biaya jasa pengecekan dan proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan.
Mengurus Jual Beli Tanah Girik
Lantas, bagaimana jika tanah tersebut masih berstatus girik? Tanah girik merupakan jenis tanah milik adat yang belum didaftarkan konversi haknya ke negara melalui Kantor Pertanahan.
Bukti girik bukan berarti tanah itu resmi secara hukum dimiliki, tapi sekadar bukti bahwa tanah tersebut dikuasai dan dibayarkan pajaknya oleh si pemilik girik.
Tanah girik banyak terdapat di daerah terpencil, di mana masyarakat tidak terlalu membutuhkan sertifikat atas tanah mereka.
Semua tanah yang belum sertifikat, termasuk tanah girik, perlu didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria. Untuk mengurusnya, Anda harus ke dua tempat.
1. Mengurus ke Kelurahan
Tempat pertama yaitu kelurahan tempat tanah itu berada. Di sini, Anda meminta Surat Keterangan Tidak Sengketa dari lurah atau kepala desa setempat. Dalam surat tersebut tercantum tandatangan saksi-saksi yang dapat dipercaya.
Masih di kelurahan, Anda harus mengurus Surat Keterangan Riwayat Tanah. Fungsinya untuk mengetahui riwayat penguasaan tanah sejak pencatatan di kelurahan sampai sekarang.
Ada satu surat lagi yang perlu diurus sebelum meninggalkan kelurahan, yakni Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik. Dalam surat ini tercantum sejak kapan waktu perolehan penguasaan tanah tersebut.
Dalam surat tersebut tercantum cara perolehan tanah, misalnya akta jual beli atau cara lain. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh lurah atau kepala desa.
2. Kantor Pertanahan
- Mengajukan Permohonan Sertifikat
Lampirkan dokumen yang diurus di kelurahan plus fotokopi KTP dan KK pemohon, fotokopi PBB tahun berjalan dan dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang.
- Pengukuran ke Lokasi
Pengukuran dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan. Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau kuasanya.
- Pengesahan Surat Ukur
Hasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan dipetakan di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Surat Ukur disahkan atau tandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Penelitian oleh Petugas Panitia A
Setelah Surat Ukur ditandatangani, lanjut ke proses Panitia A yang dilakukan di Sub Seksi Pemberian Hak Tanah. Anggota Panitia A terdiri dari petugas dari BPN dan lurah setempat.
- Pengumuman Data Yuridis di Kelurahan dan BPN
Data yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan di kantor kelurahan dan BPN selama enam puluh hari. Tujuannya untuk menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari pihak lain.
- Terbitnya SK Hak Atas Tanah
Tanah dengan dasar girik ini akan langsung terbit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
- Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)
BPHTB dibayarkan sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan. Jumlahnya tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah. BPHTB juga bisa dibayarkan pada saat Surat Ukur selesai.
- Pendaftaran SK Hak untuk diterbitkan sertifikat
SK Hak kemudian dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikat pada subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI).
- Pengambilan Sertifikat
Lama waktu penerbitan sertifikat berbeda-beda, tergantung dari lokasi dan faktor lainnya. Namun sebagai gambaran, umumnya sertifikat bisa diambil setelah enam bulan.
Source : rumah.com
Tags:
Properti
