Revolusi Industri 4.0, Peluang dan Tantangan Bagi Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga kerja di Indonesia dinilai belum siap menghadapi revolusi industri 4.0. Alasannya, masih banyak angkatan kerja di tanah air yang latar belakang pendidikannya kurang memadai. Selain itu, suplai tenaga kerja yang memiliki spesifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh industri 4.0 pun masih minim.

“Jika melihat kesiapan tenaga kerja kita di era revolusi industro 4.0, bisa dikatakan mengkhawatirkan,” ujar ekonom dari Universitas Padjajaran, Mohamad Fahmi, di Bandung, Senin, 29 April 2019.

Fahmi mengatakan, perkembangan teknologi telah mendisrupsi sejumlah sektor usaha di Indonesia. Walau ia tak menampik bahwa pekerja yang hanya lulusan pendidikan dasar tetap bisa bekerja sepanjang dapat membaca dan mengoperasikan telepon seluler.

Hanya, ia menambahkan, kemampuan yang dibutuhkan dari para pekerja di era industri 4.0 adalah terkait artificial intelligent atau kecerdasan buatan, cloud computing atau komputasi awan, big data analytics atau analisis big data, dan internet of things. Saat ini, sumber daya manusia yang telah duduk di bangku perkuliahan bahkan belum menguasai sehingga banyak perusahaan kesulitan mencari SDM di tanah air yang memiliki keahlian tersebut.

Dia mengutip survey yang dilakukan Linkedin, sebuah situs jaringan sosial yang berorientasi bisnis pada 2017 lalu. Survey tersebut mengungkapkan bahwa minat perusahaan terhadap tenaga kerja yang memiliki keahlian big data cukup banyak dan perkembangannya pun cepat. Namun, persoalannya, suplai tenaga kerja yang memiliki keahlian tersebut rendah atau lambat.

“Untuk pekerjaan yang membutuhkan banyak kemampuan IT dan semacamnya masih belum banyak. Saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan ahli big data atau coding tetapi susah mencari luluannya. Kalau boleh dibilang, ya, tidak siap dan cukup mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, kami di Unpad membuat program studi digital bisnis untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” katanya.

Ketidaksiapaan tenaga kerja akan memengaruhi daya saing industri
Disinggung mengenai dampak ketidaksiapan tenaga kerja lokal saat ini terhadap kinerja industri, khususnya manufaktur, Fahmi tak menampik hal itu akan cukup memengaruhi daya saing industri di tanah air. Apalagi jika dibandingkan dengan negara lain yang saat ini menerapkan operasional di industri dengan lebih banyak menggunakan teknologi modern yang lebih canggih.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Fahmi, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan skill para pekerja yang ada. Langkahnya bisa dilakukan melalui penyelenggaraan training atau pelatihan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pihak swasta, maupun dunia pendidikan.

Selain itu, peningkatan keterampilan juga bisa dilakukan melalui pendidikan vokasi. Dengan demikian, seiring meningkatnya skill para pekerja maka diharapkan kinerja industri juga akan bergerak positif.

“Dengan perkembangan yang terjadi saat ini, langkah tersebut mendesak untuk dilakukan. Pemerintah telah melakukan berbagai pelatihan, namun hal tersebut belum cukup dan balai pelatihan yang ada belum menyentuh apa yang menjadi kebutuhan di era revolusi industri. Begitu juga dengan perusahaan swasta dan perguruan tinggi harus masuk ke sana untuk meningkatkan kemanpuan para pekerja yang sudah bekerja ini,” katanya.

Industri Indonesia
Kementerian Industri mengeluarkan sebuah panduan yang yang terintegrasi yang disebut Making Indonesia 4.0 untuk membantu bangsa ini menghadapi tantangan dalam memasuki era Revolusi Industry 4.0.

Menurut Menteri Industri Airlangga Hartarto peta jalan itu dirancang untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui penggunaan teknologi

Peringkat daya saing Indonesia naik dua peringkat ke posisi 45 di 2018 dari 47 di 2017.

Para ahli telah mengkritik  “Making Indonesia 4.0” tersebut karena terlalu fokus dengan pemain-pemain besar saja.

“Making Indonesia 4.0” memberikan prioritas terhadap industri besar seperti industri otomotif, tekstil, elektronik, dan kimia untuk menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan pada 2030. Namun, peta jalan tersebut, menurut para ahli, tampaknya mengabaikan kontribusi besar para pemilik industri kecil kecil terhadap perekonomian Indonesia.

Pada 2013, industri menengah dan besar di Indonesia menyumbang Rp2.220 triliun untuk Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, industri mikro dan kecil menyumbang masing-masing Rp3.755 triliun dan Rp3.495 triliun untuk PDB. Industri menengah dan besar meliputi perusaan dengan omzet per tahun lebih dari Rp2,5 miliar. Sementara perusahaan kecil memiliki omzet antara Rp 300 juta dan Rp 2.5 miliar dan perusahaan mikro adalah perusahaan dengan omzet kurang dari Rp 300 juta.

Peneliti Hizkia Yosias Polimpung menjelaskan bahwa kekurangan dari “Making Indonesia 4.0” berawal dari kurangnya penelitian dalam perancangannya.

“Tidak ada riset mendasar yang mendukungnya. Ini adalah strategi marketing yang dilakukan pemerintah agar dianggap tetap relevan dengan perubahan yang terjadi di tingkat global,” ujarnya.

Hizkia juga meragukan pelaksanaan “Making Indonesia 4.0” karena kurangnya koordinasi di antara kementerian.

“Saya diundang oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk membicarakan dampak revolusi digital pada lapangan pekerjaan. Tapi mereka sepertinya tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.”

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, apakah Indonesia siap menghadapinya era tersebut?

Pertanyaan mendasar tersebut menjadi topik utama yang mengemuka dalam seminar “Making Indonesia 4.0, Siapkah Kita?” yang digelar alumni Institut Teknologi Bandung ( ITB) angkatan ’94 bertempat di Aula Gedung CRCS, Kampus ITB, Bandung (9/3/2019) lalu. Acara ini yang dihadiri lebih dari 250 peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, alumni, praktisi dan perwakilan pemerintah provinsi merupakan rangkaian perayaan 25 tahun alumni ITB angkatan ’94.  Keterbatasan SDM

Pembicara pertama Dedi Iswanto, alumni angkatan’94 dan Solution Architect Emerging Technology IBM memaparkan bagaimana otomatisasi digital telah mengubah bagaimana bisnis beroperasi.   Perusahaan dan industri sudah sadar akan pentingnya perkembangan industri 4.0 tetapi belum melakukan apapun terkait hal tersebut. 

“Penghambat utama merupakan kemampuan dan jumlah dari sumber daya manusia yang ada. Selain hal tersebut, hambatan datang dari strategi dan eksekusi rencana, rendahnya kepercayaan mengenai hasil sebagai keluaran artificial intelligence (AI), dan juga mengenai privasi dan keamanan,” ujarnya Dedi Iswanto dikutip dari laman resmi ITB. 

Takwa Fuadi, alumni angkatan ’94 dan pendiri Imani Prima menekankan Indonesia tidak ketinggalan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi Internet of Things (IoT) sendiri.   Namun yang diperlukan Indonesia adalah pembangunan industri yang memanfaatkan IoT. “Hal ini dapat terwujud selama jiwa nasionalisme dan pengabdian masyarakat selalu dipegang,” katanya. 

Hal senada disampaikan Prof Brian Yuliarto Guru Besar Teknik Fisika. Ia menyampaikan pada tahun 2025 diprediksi akan ada 50 miliar alat membutuhkan sensor. Dilihat dari prediksi tren yang ada, maka harga sensor akan menurun meskipun tidak serta-merta.   Hal ini dikarenakan semakin banyak orang akan memproduksi dan meningkatkan kualitas sensor.

Untuk itu ia menekankan bahwa era disruptif ini menjadi peluang untuk secara cepat menjadi pendiri dan konglomerat karena kesempatannya ada tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Kolaborasi dan kerja keras

Pembicara terakhir adalah Andi Kristianto, angkatan’94 dan VP Corporate Planning Telkomsel, menceritakan mengenai program Telkomsel Innovation Center (TINC) yang menyokong perkembangan IoT di Indonesia. Dalam pengembangan IoT, dibutuhkan kolaborasi secara horizontal dan masif. Industri, universitas, dan pemerintah adalah pihak-pihak yang akan saling berkolaborasi, memberikan dukungan, dan juga melakukan validasi untuk memberikan solusi digital baru untuk memenangkan pasar.

Hal ini didukung dengan fakta bahwa pemerintah sudah mendukung hal ini dengan memberikan hibah untuk bagian research and development, serta adanya kesadaran industri untuk bekerja sama dengan universitas. “Jika dapat disimpulkan dari diskusi hari ini, saya belum bisa mengatakan apakah Indonesia siap menghadapi revolusi industri 4.0. Tetapi satu hal yang pasti adalah, hal ini akan terjadi dan kita harus menghadapinya. Untuk itu diperlukan kolaborasi, kerja keras, dan tidak lupa semangat nasionalisme,” tutup Titah Yudhistira dosen Teknik Industri selaku moderator dalam diskusi tersebut.

Prinsip Rancangan Industri 4.0
Dikutip dari Wikipedia, revolusi industri 4.0 memiliki empat prinsip yang memungkinkan setiap perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan berbagai skenario industri 4.0, diantaranya adalah:

  • Interoperabilitas (kesesuaian); kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain melalui media internet untuk segalanya (IoT) atau internet untuk khalayak (IoT).
  • Transparansi Informasi; kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor.
  • Bantuan Teknis; pertama kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia mengumpulkan data dan membuat visualisasi agar dapat membuat keputusan yang bijak. Kedua, kemampuan sistem siber-fisik untuk membantu manusia melakukan berbagai tugas yang berat, tidak menyenangkan, atau tidak aman bagi manusia.
  • Keputusan Mandiri; kemampuan sistem siber-fisik untuk membuat keputusan dan melakukan tugas semandiri mungkin.

Source: dari berbagai sumber


Previous Post Next Post